cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moch. Yusuf. P
Contact Email
otentik@univpancasila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
otentik@univpancasila.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26555131     EISSN : 26853612     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's merupakan jurnal yang memuat artikel-artikel mengenai hukum kenotariatan. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila, dan dimaksudkan untuk menjadi media pengembangan dan penyebarluasan pemikiran di bidang hukum kenotariatan. Artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal ini merupakan karya tulis ilmiah konseptual maupun hasil ringkasan laporan penelitian dari para dosen, mahasiswa, peneliti, ataupun peminat bidang hukum kenotariatan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2021): Januari" : 5 Documents clear
KAJIAN PERCEPATAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018) Mohammad Arif Rohman
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3 No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v3i1.2123

Abstract

Program PTSL dibuat dikarenakan Pemerintah masih menemukan banyaknya tanah di Indonesia yang belum bersertifikat, sementara pensertifikatan tanah ini merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kepastian hukum dan bukti otentik dari kepemilikan tanahnya, hal ini lah yang menarik untuk diangkat menjadi penelitian menurut penulis.Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat ialah apakah tepat Inpres No. 2 Tahun 2018 dapat melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui percepatan penerbitan sertipikat hak atas tanah, dan apakah pelaksanaan percepatan penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan Inpres No. 2 Tahun 2018 dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Dan untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga didapat simpulan bahwa, Inpres No. 2 Tahun 2018 dapat melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui percepatan penerbitan sertipikat hak atas tanahapabila dikaitkan dengan Teori Kesejahteraan menurut Mochtar Kusumaatmadja karena program pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat memberikan perubahan sebagai esensi dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan Pelaksanaan percepatan penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan Inpres No. 2 Tahun 2018 tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum apabila dikaitkan dari teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Hans Kelsen karena tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan.
KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 239/PDT.G/2015/PN.JKT.PST) Rahmatika Rahmatika
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3 No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v3i1.2124

Abstract

Permasalahan tentang kedudukan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan orang tuanya dilakukan berakibat terhadap pembagian harta peninggalan kepada ahli waris seperti terjadi pada kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana kepastian dan akibat hukum terhadap kedudukan ahli waris dalam perkawinan menurut hukum positif pada kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang mengabulkan gugatan penggugat menurut hukum yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metodepenelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sehingga didapat simpulan bahwa kepastian dan akibat hukum terhadap kedudukan ahli waris dalam perkawinan menurut perspektif hukum positif pada kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST belum tercapai kepastian hukum dan berakibat dengan ketidaksesuaian kedudukan ahli waris pada perkawinan kedua yang seharusnya menjadi anak luar kawin walaupun perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya dinyatakan sah secara hukum karena tercatat pada kantor pencatatan sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang ada. Sedangkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST menyatakan sahnya perkawinan kedua yang terjadi selama masa perkawinan pertama akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua tersebut sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak-anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris mengingat harta warisan merupakan harta peninggalan pewaris dari ayahnya yang selanjutnya akan berakibat kepada pembagian waris.
DISPARITAS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF NOTARIS ( Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017) Maheksi Diah Ayu Saraswati
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3 No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v3i1.2125

Abstract

Majelis Pengawas Pusat Notaris berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Putusan yang dikelurakan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan putusan yang final dan incraht yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya notaris yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, akan dijatuhi sanksi administrative bedasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, karena tidak ada kualifikasi sanksi minimum dan sanksi maksimumyang diatur didalam Undang-Undang jabatan Notaris, sering ditemukan disparitas atau perbedaan yang cukup signifikan didalam penjatuhan sanksi administratif di dalam putusannya.Hal ini terjadi pada kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017. Notaris bernama MB, berkedudukan di Kabuaten Cibinong dan Notaris bernama D, berkedudukan di Kota Bandung. Kedua-duanya dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang melanggar Kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan dinyatakan melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Atas perbuatannyanotaris D dalam Putusannya No. 03/B/MPPN/X/2018 dijatuhi sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan hormat dan Notaris MB dalam Putusan Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 dijatuhi sanksi administrative yaitu pemberhentian sementara selama 3 bulan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap pelanggaran UUJN dan Kode etik dan yang dilakukan Notaris dan pertimbangan MajelisPengawas Pusat Notaris dalam Penjatuhan sanksi kepada notaris dalam Putusan No. 03/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017. Pada1penelitian ini, metode yangdigunakan yaitu secara yuridis normative karena menggunakan data primer sebagai sumberutama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkanpelaksanaan dan permasalahan seputar disaparitas putusan Majelis Pengawas Pusat Notarisdalam penjatuhan sanksi administratif. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan danstudi lapangan, dan Teknik Penyajian Data yang dilakukan secara yuridis kualitatif. Teori yangdipakai penulis menggunakan teori keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwakekuatan hukum mengikat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris hanya mengatur hal-haladministraif atau Etik dari profesi notaries saja. Hal ini dapat dilihat bahwa Undang-UndangJabatan Notaris dan Kode Etik Notaris hanya mengatur penjatuhan sanksi administratif dan tidakmengatur sanksi pidana. Dan pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam putusan No.03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017 adalah pertimbangan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan oleh kedua notariss dan fakta-fakta hukum yang muncul didalam persidangan.
PELAKSANAAN DIVESTASI ATAS PERUSAHAAN YANG DIAKUSISI MELALUI MEKANISME TRANSAKSI MATERIAL Haris Subesar
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3 No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v3i1.2126

Abstract

Untuk menghadapi persaingan bisnis dengan perusahaan yang lain, salah satu usaha yang dilakukan suatu emiten untuk mempertahankan daya saing antara lain dengan melakukan aksi korporasi. Diantara aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten antara lain dengan melakukan Akuisisi perusahaan dan divestasi perusahaan. Bagi perusahaan terbuka terdapat ketentuan khusus dibidang pasar modal yang harus diikuti apabila akan melakukan akuisisi atau divestasi. Ketentuan tentang Transaksi material merupakan salah satu yang harus diperhatikan. Suatu transaksi akuisisi atau divestasi itu masuk kategoritransaksi material atau tidak dan bagaimana mekanismenya, itu harus diperhatikan.Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertipe yuridis normatif menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peraturan perundang-undangan khususnya dibidang pasar modal dikaji secara komprehensif menurut tingkatannya dan diuraikan secara naratif. Dalam ketentuan Pasar Modal di Indonesia transaksi material terdapat peraturan khusus yang berlaku bagi Emiten. Emiten wajib mematuhi ketentuan transaksi material tersebut, hal apa saja yang dikategorikan transaksi material, bagaimana tahapandan prosedurnya, apa saja yang dikecualikan dari transaksi material, bagaimana mekanisme keterbukaan informasi kepada pemegang saham, bagaimana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam rangka transaksi material serta apa saja terkaitsanksi jika melanggar ketentuan tersebut. Aspek Keterbukaan dan Transparansi merupakan prinsip dalam bidang pasar modal untuk itu emiten wajib memenuhi prinsip tersebut dalam menjalankan aksi korporasinya. Aset yang diakuisisi berdasaran ketentuan transaksi material, pada saat di divestasi juga harus mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku. Karena jika melanggar ketentuan yang ada maka dapat dituntut oleh pihak terkait, selain itu juga ada sanksi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan atas suatu pelanggaran tersebut baik secara administrasi maupun sanksi pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN INSTRUMEN PINJAM PAKAI TANAH Nabila Kamal
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3 No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v3i1.2127

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, tidak terlepas dari masalah seputar pelepasan hak atas tanah, pemberian ganti rugi, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanahnya tersebut. Dalam melakukan pengalihan dan pelepasan hak atas tanah tersebut seringkali terjadi hal-hal yang tidak dapat disepakati antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah, terutama mengenai ganti rugi dan perlindungan hukum pemilik tanah. Dalam pelaksanaanpengadaan tanah untuk kepentingan umum seharusnya dilakukan dengan memperhatikan lokasi objek tanah yang akan di bebaskan, sehingga memenuhi rasa keadilan dan pemilik objek tanah tidak mengalami kerugian, pelaksana juga harus memperhatikan hak-hak dari pemilik tanah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum pembangunan jalur pedestrian atau trotoar di kawasan Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksananya atau tidak. Selain itu, apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembagunan jalur pedestrian tersebut dilaksanakan dengan adilan bagi masyarakat yang terdampak tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum atas pelepasan hak atas tanah terhadap pemegang hak atas tanah yang terdampak tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu metode penelitian normative dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif, pengumpulan data penelitian menggunakan menggunakan metode pengumpulan data primer, dan data sekunder, teknik penyajian data yang digunakan adalah deskriptif, dan teknik analitis data yang digunakan adalah analitis kualitatif. Dari penelitian yangtelah di lakukan penulis, hasil yang di dapat adalah bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam hal pembagunan jalur pedestrian atau trotoar di kawasan Jalan Kemang Raya tidak sesuai dengan pelaksanna pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum seperti yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2012, dikarenakan terdapat penyimpangan dalam pelaksannannya, yakni dalam hal pengalihan hak atas tanah dari pemilik tanah dengan tidak ada nya kompensasi ganti kerugian terhadap tanah yag akan di gunakan untuk kepentingan umum tersebut, serta tidak adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas tanah nya yang digunakan untuk umum dikarenakan tanah tersebut dialihkan dengan berdasarkan pinjam pakai tanah, yang dimana dalam kondisi tersebut tanah milik warga di pinjamkan kepada pemerintah tanpa jangka waktu dan tidak ada kejelasan kapan akan di kembalikan, disini terlihat jelas bahwa warga tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga status tanah yang sudah diambil alih tanpa pemberian kompensasi menjadi milik negara. Selain itu,dalam pelaksanaan pengaadan tanah untuk kepentingan umum pihak yang membutuhkan tanah dibantu oleh pihak dari Kantor Pertanahan setempat, akan tetapi pada kenyaataannya, pihak Kantor Pertanahan tidak dilibatkan. Demikian hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah dan instansi-instansi yang membutuhkan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar dapat lebih memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang terkena dampak, agar hak-hak warga negara disini lebih diutamakan dan diperhatikan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2023): Juli Vol 5 No 1 (2023): Januari Vol 4 No 2 (2022): Juli Vol 4 No 1 (2022): Januari Vol 3 No 2 (2021): Juli Vol 3 No 1 (2021): Januari Vol 2 No 2 (2020): Juli Vol 2 No 1 (2020): Januari Vol 1 No 2 (2019): Juli Vol 1 No 1 (2019): Januari